Penggeledahan Kantor Bupati Polman, KAKI Duga Alasan Prabowo Batal Berkunjung

Polman (malaqbi.com)- Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengapresiasi langkah Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat yang menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman).
Penggeledahan tersebut terkait penyidikan dugaan korupsi dana insentif imam, pendeta, guru mengaji, dan rohaniawan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 4,2 miliar.

Sekjen KAKI, Anshor Mu'min, menduga pengusutan kasus ini menjadi faktor kuat di balik pembatalan mendadak agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Polman.


"Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditreskrimsus Polda Sulbar atas keberanian menggeledah pusat birokrasi Pemkab Polman. Kasus ini sangat melukai rasa keadilan karena merampas hak pemuka agama, mulai dari imam masjid, pendeta, hingga guru mengaji," ujar Anshor, Selasa (3/11/2026).

Anshor menilai pembatalan kunjungan Presiden Prabowo yang semula dijadwalkan Rabu, 4 November 2026, merupakan langkah tepat dari Istana untuk menjaga wibawa kepala negara.


"Presiden dijadwalkan meresmikan 1.403 lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan pembangkit EBT. Menjelang hari-H agenda mendadak ditunda. Kami duga intelijen kepresidenan membaca situasi secara jernih. 

Presiden punya komitmen zero tolerance terhadap korupsi. Sangat janggal jika kepala negara hadir dan disambut jajaran birokrasi yang ruang pimpinannya, termasuk ruang Sekda dan Bagian Kesra, baru saja diobok-obok penyidik Tipidkor," tegas Anshor.

Sebelumnya, pembatalan kunjungan telah dikonfirmasi Sekda Polman, Nursaid Mustafa, menindaklanjuti surat penundaan dari Kementerian ESDM. Pemda menyatakan belum menerima alasan rinci maupun jadwal pengganti dari Sekretariat Presiden.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik menggeledah ruang Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Polman, ruang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), hingga ruang kerja Sekda Polman.
Dari lokasi, penyidik
mengamankan puluhan bundel dokumen pertanggungjawaban (SPJ), daftar nominatif penerima, dokumen pencairan anggaran, serta menyita komputer dan laptop untuk ditelaah secara forensik.

Penyidikan menemukan indikasi anggaran Rp 4,2 miliar telah dicairkan 100 persen dari kas daerah. Namun di lapangan, banyak tokoh agama tidak menerima insentif secara utuh bahkan tidak menerima sama sekali. Muncul dugaan rekayasa tanda tangan penerima dan pengalihan pos anggaran secara melawan hukum.

Polda Sulbar telah memeriksa puluhan saksi, mulai dari mantan pejabat Bagian Kesra, pengelola keuangan daerah, pejabat kecamatan, hingga para pemuka agama selaku korban. Saat ini polisi merampungkan
 penghitungan kerugian negara bersama BPKP Perwakilan Sulbar sebelum gelar perkara penetapan tersangka.

"Penggeledahan dan naiknya status ke penyidikan membuktikan penegak hukum tidak pandang bulu. KAKI mendesak Polda Sulbar dan BPKP segera mengumumkan aktor intelektual yang menandatangani dan menikmati potongan dana rohaniawan ini. Penegakan hukum transparan adalah jalan terbaik membersihkan tata kelola daerah," pungkas Anshor.