Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Sulbar Kian Diperketat
peredaran rokok ilegal. Tim gabungan yang dimotori oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Sulbar menggelar operasi pengawasan di Kabupaten Mamuju, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah serta Satpol PP Kabupaten Mamuju.
Operasi pengawasan ini dilakukan pasca penindakan rokok ilegal yang sebelumnya telah digelar secara masif di enam kabupaten se-Sulbar. Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai peredaran rokok ilegal.
Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan penerimaan pendapatan negara dari sektor cukai serta pajak rokok, yang pada akhirnya dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.
Kepala Bidang PPUD Satpol PP dan Damkar Sulbar, Dermawan, menjelaskan bahwa fokus kegiatan kali ini adalah memastikan kepatuhan para pelaku usaha pasca operasi penindakan sebelumnya, sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif.
“Kali ini kita turun pengawasan, ‘kan sudah dilakukan penindakan, nah sekarang kami awasi apakah mereka masih menjual atau bagaimana, itu yang kami ingin ketahui,” jelas Dermawan.
Ia menambahkan, pihak Satpol PP akan terus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pedagang. Namun, tindakan tegas tetap dilakukan jika ditemukan pelanggaran berulang.
“Namun, jika masih melanggar, bersama pihak berwenang, dalam hal ini Bea dan Cukai, kami akan bertindak tegas bahkan menyita barang ilegal yang ditemukan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kasatpol PP dan Damkar Sulbar, Aksan Amrullah, menegaskan bahwa pengawasan berkala ini tidak hanya berhenti di Mamuju, melainkan akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat.
Melalui komitmen tim terpadu ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif terlibat melaporkan jika menemukan indikasi lokasi penjualan maupun gudang penyimpanan rokok ilegal di lingkungan sekitar mereka demi mencegah kebocoran penerimaan negara. (*)