Bagaimana Jika Penyadapan adalah Seni Mengalihkan Isu?
Malaqbi.com - Belum sembuh bangsa ini dari luka Karhutla, muncul satu kasus baru yang digolongkan pelanggaran berat dalam tinjauan hukum: penyadapan. Kasus ini menggelinding kencang, dibincang oleh semua kalangan dan memicu berbagai spekulasi.
Pasalnya, aktor yang disasar adalah orang nomor satu di republik ini: Presiden Prabowo Subianto. Tak butuh waktu lama, para pelaku diburu. Walhasil, Bareskrim Polri dengan sigap menetapkan tiga tersangka utama dibalik penyadapan. Meski masih memburu tersangka lainnya, pihak kepolisian mengumumkan bahwa kasus ini sudah lama terjadi, pada periode 2025-2026 sejak tampuk kekuasaan berganti.
Sejak kasus ini muncul, perhatian berpindah, kasus yang diperbincangkan di ruang publik berubah. Di tengah ramainya pembicaraan tentang siapa menyadap siapa, ruang publik cenderung terbelah ke dalam faksi-faksi tertentu. Apalagi memang dalam kehidupan politik, perbincangan tentang figur politik yang (dianggap) kontroversial, cenderung memiliki daya tarik yang sangat kuat dan mudah booming.
Dari beberapa kasus yang terjadi: karhutla dan penyadapan misalnya, sebenarnya tidak ada kasus yang lebih seksi dari kasus tertentu atau kasus tertentu lebih penting dari kasus kedua, atau sebaliknya. Keduanya sama-sama penting. Hanya saja, mengapa saat kasus penyadapan mengemuka, yang terjadi adalah perbincangan karhutla perlahan surut atau gema situasi perekonomian nasional mulai sepi!
Persoalan penyadapan ini jauh lebih menarik ketika dibaca dari analisis relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault. Bagaimana jika kasus ini sengaja direproduksi, didistribusi, dan dieksklusi oleh Regime of Truth? Aparatus-aparatusnya membuat ruang-ruang percakapan dikuasai, topik pembicaraan ditentukan, dan persepsi masyarakat diarahkan? Negara -dalam konteks ini- adalah aparatus yang berkepentingan mempengaruhi perilaku dan sikap orang lain untuk tujuan tertentu. Sebagai misal, kasus ini bukan sekadar operasi senyap mengumpulkan informasi dan data orang tertentu, tetapi beralihfungsi sebagai instrumen pengawasan, kontrol, dan alat membaca kelemahan lawan dan melihat keputusan politik pihak-pihak tertentu.
Dalam konteks penyadapan, Listyo Sigit Prabowo dkk bisa dibaca sebagai kemungkinan pihak yang berpotensi sebagai oknum yang melakukan operasi politik tertentu. Kasus ini tidak bisa dibaca sebagai peristiwa tunggal yang tidak beririsan dengan relasi kekuasaan.
Triggernya tak lain soal distribusi kekuasaan, presedennya terjadi beberapa hari yang lalu: pergantian Kapolri.
Karena itu, pasca terkuaknya aktor-aktor penyadapan, perdebatan memanas-meruncing ke dalam spekulasi politik yang jauh lebih dalam: dari agenda makar dan upaya politik counter. Bahwa perkara ini bukan hanya soal kasus pelanggaran hukum berat, tetapi ada konflik kepentingan dibaliknya.
Penyadapan ini ada yang membacanya sebagai upaya penyingkiran pengaruh geng tertentu yang dianggap subversif bagi kabinet yang berkuasa. Bahkan dibaca sebagai upaya rekonsolidasi menata ulang hubungan antar elit.
Analisis-analisis yang banyak berseliweran tersebut bukan kesimpulan akhir, sebab pintu masuknya adalah analisis politik. Tetapi, bagi masyarakat yang terbiasa membaca peristiwa politik belakangan ini, maka tidak sah kiranya merelakan kasus penyadapan ini bukan sebagai peristiwa politik tingkat tinggi.
Sekarang, yang jadi masalahnya adalah mengapa isu tertentu bisa dengan mudah menguasai atensi masyarakat. Dalam kajian media sosial, suatu isu mudah meledak sangat cepat melalui filter bubble atau framming isu. Suatu media tidak harus memerintahkan masyarakat untuk menyimpulkan berita tertentu. Media cukup mengatur pemberitaan isu tertentu dengan volume yang besar dan diulang terus menerus. Sebab itu, satu isu tertentu dapat dianggap lebih penting dari isu lainnya.
Mengalihkan perhatian atas satu isu lainnya sangat mungkin dilakukan hanya dengan menciptakan daya ledak yang jauh lebih kuat, misalnya peristiwa tersebut menyangkut kasus pejabat publik: korupsi, pelecehan seksual, perselingkuhan, atau kontroversi lainnya. Dengan memberitakan isu itu saja khalayak sudah sangat minat. Unsurnya terpenuhi: viralitas. Apatah lagi memang sifat media sosial itu adalah mengunggah viralitas bukan kredibilitas. Memberikan fragmentasi bukan substansi.
Menguak lebih banyak kebohongan daripada kebenaran. Jika dibandingkan dengan karhutla, kasus ini tidak seramai kasus penyadapan. Sebab, karhutla muncul dengan laporan-laporan dari media kredibel. Laporan tentang warga yang terdampak, asap mengepul melintasi batas geografis, kerusakan lingkungan, dan minim konferensi pers dari para elite membahas kasus tersebut.
Sehingga, praktis kecil hasil percakapan darinya yang bisa jadi bahan gorengan menjadi perdebatan viral di media sosial.
Hal ini kian mempertebal keyakinan kita bahwa kehidupan sosial modern dengan segala platformnya didominasi oleh tontonan dan hiburan.
Masyarakat kita tidak lain adalah masyarakat yang hidup dari budaya tontonan minim refleksi dan representasi. Bahkan, apa yang disebut realitas bukan lagi yang dialami, tapi diproduksi dan dikonsumsi di ruang-ruang maya. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai efek simulacrum, dimana individu dan masyarakat modern merasakan pengalaman lebih nyata ketika berselancar di dunia maya ketimbang dunia nyata.
Dalam konteks politik, ekspresi politik yang sesungguhnya terletak pada hiburannya. Dan, fragmentasi antar elite jauh lebih menghibur dari rekonsiliasinya. Politik sebab itu, tidak ubahnya sebagai panggung teater yang menghadirkan tokoh antagonis dan protagonis yang disutradarai oleh aktor yang sama: para oligarki.
Sekali lagi, tentang mengapa satu kasus bisa mengalihkan kasus lain, jawabannya barangkali adalah masyarakat kita memang hanya butuh dialihkan. Dengan begitu, kasus yang dikawal akan menjadi pekerjaan rumah bangsa menumpuk yang tidak akan pernah tuntas. Atau memang, kasus satu menutupi kasus lain adalah seni pengalihan isu dari Regime of Truth peer se, yang dengan segala instrumen yang dimilikinya bisa dengan mudah memecah konsentrasi masyarakat kita atas satu kasus tertentu, lalu menggiringnya kepada sikap dan pandangan politik tertentu.
Pertanyaannya, bagaimana jika masyarakat kita tanpa sadar menjadi bagian dari seni itu? Tidak dipaksa atau tidak diperintahkan. Bagaimana pula jika masyarakat kita memang menganggap penyadapan ini sebagai seni pengalihan isu tingkat tinggi? Ya atau tidak, yang pasti adalah kita kehilangan kendali atas percakapan publik kita. Kita ternyata tidak mampu adil sejak dalam tontonan apalagi dalam pikiran. Kita penting menegakkan kembali supremasi atas diri sendiri terhadap informasi yang kita terima, minimal kita memiliki pembacaan kritis terhadap segala informasi segala rupa.
Jika tidak, maka kita hanya kehabisan waktu dan materi. Yang paling diuntungkan adalah mereka yang memiliki akses tanpa batas terhadap informasi dan berhak memproduksi dan mendistribusi informasi yang dianggap sah. Meski, negara dalam kacamata Jurgen Habermas, adalah ruang publik itu sendiri, yang mengemban amanah publik untuk memajukan kesejahteraan publik dan membantu kepentingan masyarakat. Faktanya, negara bekerja tidak sebaik itu. Negara adalah superstruktur yang hadir bukan tanpa tuan. Ia memiliki agenda-agenda tertentu yang sangat kontradiktif dengan sifatnya sebagai institusi publik. Demikianlah.